ZONATOTABUAN.CO – Kinerja salah satu perusahaan milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurusi semua aspek kelistrikan yakni PT. Perusahaan Listrik Negera (PLN) yang berada diwilayah Kota Kotamobagu mendapatkan keluhan warga.
Bahkan protes atau keluhan warga datang dari Anggota DPRD Kota Kotamobagu Jusran Deby Mokolanut melalui tulisan yang tertera di status akun Facebook miliknya pada Rabu 22 September 2021, tadi malam.
“Woy PLN belum abis ini bulan, kong ngoni somo pake ancaman seputus lampu (Hai PLN, belum habis bulan ini, terus kalian sudah pakai ancaman untuk melakukan pemutusan listrik.red),” tulisnya pada akun Facebook Jusran Deby Mokolanut.
“Tuhari so bayar ngoni kase surat moseputus. Antara orang dilapangan deng managemen Nda ada kordinasi.error, pantas negara susah mo urus ini PE EL ENG. (Yang lalu sudah dibayar, kalian beri surat untuk mau lakukan pemutusan listrik. Antara orang di lapangan dan management tidak ada kordinasi. Eror, pantas negara susah untuk urus ini PLN),” sambungnya dengan emoticon marah pada status facebook tersebut.
Menariknya, status Jusran Deby Mokolanut ini, rupanya memantik warga lain untuk mencurahkan kejadian mereka, akibat ulah dari pihak PLN UP3 Kotamobagu tersebut.
“Asli pak Bos qu tadi siang kejadian pakita, pas dia kse sisip itu kartas kong kita buka kage pintu, kita bilang baru juga ada bayar, kertas apa ini, kyapa mokase lia slip pembayaran, kurang dia bajalang kong bilang sory sorry. (Asli pak Bos ku, kejadian kepada saya tadi siang, ada petugas sisipkan kertas dan saya langsung membuka pintu, saya katakan kepadanya kalau kami baru membayar, ini kertas apa? Kenapa mau perlihatkan slip pembayaran. Petugas itu lantas langsung jalan, dan meminta maaf),” tulis akun Anto Anthoni pada komentar Facebook terkait status Jusran Deby Mokolanut.
Tidak hanya itu, gaya para petugas PLN yang melayangkan tagihan listrik ke warga pun dinilai sudah keterlaluan, bahkan telah mengarah ke gaya debt colector.
“Betul pak Ketua, so sama dengan deptcollectro jo dorang, pake ba ancam. Kalu kase mati lampu nomor 1. (Betul pak ketua, mereka seperti debt colector, pakai mengancam. Kalau padamkan listrik nomor 1,” tambah akun facebook Citra Dewi Ololah yang ikut menulis di dinding komentar akun Facebook milik Jusran Deby Mokolanut.
Gaya penagihan petugas PLN UP3 Kotamobagu yang terkesan kerap memaksa, ikut dikuatkan oleh warganet lainnya. Bahkan, mereka menyebut kalau ada petugas yang sudah memaksa untuk melakukan pembayaran tagihan, padahal belum memasuki batas waktu pembayaran.
“Kejadian kmrg dirmh lagi ini, Riki Apin so ba marah kiap blm bayar brpa bulan so”,,dri drg dtg drmh. Konk ad blg ni bulan pnya biasa nti tgl 24 mo bayr dri blm ABS le ni bulan..Mar drg paksa so harus byar kmrin konk pe dodak le dya blg musti byar p dya. (Kejadian juga kemarin di rumah, sampai Apin marah dan mempertanyakan sudah berapa bulan belum dibayar, sampai mereka para petugas datang ke rumah. Lantas dikasih tau, kalau biasa kita nanti tanggal 24 mau bayar, karena bulan ini belum juga habis, Tetapi mereka memaksa harus bayar saat itu juga, dan meminta langsung bayar ke mereka),” jelas akun Facebook Ingka Eriscka Rampan.
Jusran Deby Mokolanut dalam menanggapi komentar warganet di akunnya, menyayangkan kinerja dari PLN UP3 Kotamobagu tersebut.
“Rakyat pe keadaan so susah kong perusahaan negara se klas PLN depe management manual. Harusnya PLN punya IT yang bagus, sehingga antara petugas lapangan dengan management di kantor yg di dukung IT tersambung online dan nda salah seputus lampu. Abal abal memang, torang ada bayar pajak pa negara, juga untuk mensupport/membiayai agar PLN tetap bagus. (Keadaan rakyat sudah susah, lantas perusahaan negara sekelas PLN managementnya ternyata manual. Harusnya PLN punya IT yang bagus, sehingga antara petugas di lapangan dan management di kantor, yang di dukung IT tersambung secara online, dan tidak salah salam melakukan pemutusan listrik. Abal-abal memang, kami bayar pajak ke negara juga untuk bisa mendukung atau membiayai agar kinerja PLN tetap bagus,” jelas Jusran.
Sementara itu, upaya konfirmasi ke pihak PLN UP3 Kotamobagu terkait dengan status dan keluhan warga di media sosial facebook tersebut, hingga berita ini diturunkan masih terus dilakukan. (**)
