ZONA TOTABUAN – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), yang dinakhodai Bupati Sam Sachrul Mamonto siap perjuangkan nasib para honorer daerah kategori dua (Honda K2).
Nasib yang rencananya akan diperjuangkan Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto, yakni pengusulan Honda K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Sebagaimana disampaikan, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto di hadapan para Honda K2 lewat rapat yang dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati Boltim, Selasa, 8 Februari 2022.
Menurutnya ini sebagai bentuk penghargaan kepada para Honda K2 yang sudah mengabdi selama puluhan tahun di Pemerintah Kabupaten Boltim.
“Nanti, kita berupaya pada tahun 2023 akan mengusulkan ke Kementrian, agar para Honda K2 Boltim dapat diangkat menjadi P3K,” ujar Bupati Sam Sachrul Mamonto yang biasa disapa Papa Icat.
Namun dengan rencana usulan pengangkatan Honda K2 menjadi P3K ada syarat khusus dari Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto.
“Tapi dengan satu catatan, jangan bakabal (bahasa daerah yakni melawan),” tegas Bupati.
Diketahui, kurang lebih 50 Honda K2 sempat dirumahkan sejak Januari 2022.
Namun, Bupati Sam Sachrul Mamonto kembali memperjuangkan bagaimana nasib Honda K2 kembali bekerja di Pemerintah Kabupaten Boltim.
“Insya Allah secepatnya SK kalian akan segera diterbitkan. Kalaupun hari ini, BKPSDM sodorkan berkasnya akan langsung Saya tandatangani,” ujar Bupati.
Dengan harapan, Bupati sampaikan para Honda K2 yang kembali menerima SK bisa bekerja lebih baik lagi, sesuai dengan tupoksi masing-masing yang diberikan oleh Pimpinan Satuan Kerja.
Sebelumnya, Bupati juga menerangkan bahwa alasan belum diterbitkannya SK Honda K2 di Boltim karena recofusing anggaran akibat pandemi Covid-19.
“Dimana alokasi angggaran sebagian besar dialihkan ke penanganan dan pencegahan Covid-19. Hal itu merupakan instruksi langsung dari Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah mau tidak mau harus menjalankan instruksi tersebut,” jelasnya.
Terinformasi, rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Rusmin Mokoagow dan Kepala BKPSDM Reza Mamonto.***
