ZONATOTABUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui daring via zoom, Senin, 5 Agustus 2024.
Rakor terkait inflasi daerah yang digelar di Ruang Rapat Dinas Kominfo Bolmong, dihadiri langsung Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Deddy Ruswandi Mokodongan mewakili Pj Bupati dr Jusnan Calamento Mokoginta MARS.
Pada rakor tersebut, ada beberapa poin yang dihasilkan mulai dari penerimaan insentif fiskal kriteria bidang pengendalian inflasi hingga persentase inflasi daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Adapun poin pertama bahwa tahun 2024 ada 50 daerah penerima insentif fiskal kriteria bidang pengendalian inflasi dengan total Rp300 miliar. Terdiri dari 4 provinsi, 10 kota dan 36 kabupaten. Adapun untuk Provinsi Sulawesi Utara penerimanya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp6 miliar dan Kota Bitung 5 miliar.
Kemudian, inflasi nasional sampai Juli 2024 sebesar 2,13 persen. Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan dibanding Juli 2023, yang inflasinya sebesar 3,1 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2024 sebesar 5,11 persen. Dengan angka persentase tersebut, maka pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 sebesar 5.05 persen.
Sementara terkait inflasi daerah (yang masih normal) bergerak dalam sasaran inflasi 2,5 persen plus minus 1 persen. Adapun Provinsi Sulawesi Utara masuk 3 besar inflasi nasional dengan persentase 4,0 persen.
Untuk inflasi kabupaten/kota dengan angka persentase tertinggi nasional pada Juli 2024 yakni Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 6,68 persen.
Yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi di mayoritas daerah di antaranya beras, cabe rawit dan minyak goreng.
Menariknya, Kabupaten Bolaang Mongondow sejauh ini masih aman dan terkendali terkait inflasinya, sehingga tidak masuk zona merah secara nasional.
“Alhamdulillah, kita tidak masuk zona merah nasional terkait inflasi daerah. Kedepan, ini tentunya akan dikendalikan dengan baik. Sehingga perlu kerjasama seluruh stakeholder serta seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat bersama Kemendagri yakni Asisten I Pemkab Bolmong Deker Rompas serta OPD terkait dilingkup Pemkab Bolmong.***
