ZONA TOTABUAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menggelar exit meeting via zoom mengenai pemeriksaan kinerja atas efektifitas usaha pemerintah daerah, dalam meningkatkan investasi dan mewujudkan pelayanan perizinan prima pada Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, untuk tahun anggaran 2022 sampai triwulan III tahun anggaran 2023.
Kegiatan tersebut diikuti langsung Pj Walikota Asripan Nani, di Ruang Kerjanya, Senin, 13 November 2023.
Menurut Inspektur Daerah Kotamobagu, Yusrin Mantali menyampaikan, selalu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), memiliki tanggungjawab untuk mengawal tindak lanjut hasil audit baik eksternal maupun internal termasuk BPK RI.
“Kami minta kerja sama dari Organisasi Pemerintah Daerah terkait tindaklanjuti rekomendasi Tim Audit Kinerja BPK RI perwakilan Sulut. Selain rekomendasi dalam rangka peningkatan investasi dan layanan perizinan prima, BPK juga mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan investasi daerah,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, SH., ME., Asisten Administrasi Umum Sekda, Moch Agung Adati, ST., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adnan, S.Sos., M.Si, serta para pimpinan OPD terkait. (*/Mur)
