ZONATOTABUAN – Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Rio Lombone yang mewakili Pj Bupati dr Jusnan Calamento Mokoginta MARS, menghadiri kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.
Kegiatan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), terkait penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Kegiatan BPK RI tersebut juga sekaligus penyampaian hasil pemeriksaan keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 2014 sampai 2023, serta seminar nasional, capaian, tantangan dan arah ke depan.
“Selain itu juga ada penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 dari Ketua BPK RI kepada Presiden RI,” ujar Inspektur Daerah Kabupaten Bolmong Rio Lombone.
Dalam rundown acara, ada pemaparan materi penayangan perkembangan pemeriksaan keuangan negara.
Menariknya, hadir sebagai keynoot speech pada seminar tersebut Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Seminar juga akan berlangsung dengan narasumber Anggota V BPK RI, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada BPK RI, yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dan fungsi pemeriksaan.
“Saya juga menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah taun ini,” tuturnya.
Presiden melanjutkan bahwa Mengani WTP yang diraih atas hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI.
“Sudah sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara,” pungkasnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diaudit. Sehingga, Jokowi meminta pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik.
“Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” kuncinya.
Perlu diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Bahkan ini merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016.
Penyampaian LHP LKPP ini juga menyertakan Wapres Ma’ruf Amin. Hadir juga sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi, Menkop UKM Teten Masduki.
Tampak juga, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, MenPAN-RB Azwar Anas, Menlu Retno Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri PPPA Bintang Puspayoga, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hadir juga dalam acara tersebut Panglima TNI dan Kapolri, para Kepala Daerah seluruh Indonesia, beberapa Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Jakarta serta undangan lainnya. ***
