ZONA BOLSEL– Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan di Jakarta pada Selasa, 17 September 2024, yang dihadiri oleh Bawaslu dari berbagai daerah.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Bolsel, Hirsan Mohammad, menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan ASN tetap netral selama pesta demokrasi berlangsung.
“Netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kualitas Pemilu yang jujur dan adil,” ujar Hirsan.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas peran aktifnya dalam mengawal netralitas ASN pada Pemilu 2024. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih menjadi salah satu isu yang paling rawan, terutama menjelang Pilkada.
“Meski pada Pemilu 2024 jumlah pelanggaran netralitas ASN di bawah 1.000 kasus, pada Pilkada 2020 dari 170 wilayah tercatat 1.010 kasus. Ini mengindikasikan potensi peningkatan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada mendatang. Kita harus waspada,” tegasnya.
Rakornas ini juga menjadi ajang deklarasi Kepala Daerah untuk menjaga netralitas ASN selama Pemilu 2024. Deklarasi ini mencakup lima poin utama, termasuk memastikan ASN tidak terlibat dalam kampanye politik dan memberikan sanksi tegas kepada yang melanggar.
Hirsan menambahkan, bagi kepala daerah yang terbukti melibatkan ASN dalam kontestasi politik, akan dikenakan sanksi pidana. Ancaman hukuman berupa penjara hingga enam bulan atau denda maksimal enam juta rupiah.
“Kami harap ancaman ini bisa menjadi pencegah bagi calon kepala daerah yang berniat melibatkan ASN dalam kampanye politik. Mari kita bersama-sama ciptakan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas,” kata Hirsan.
Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Bolsel, Verawati Kaawoan, menegaskan komitmen Bawaslu Bolsel dalam menjaga netralitas ASN. “Rakornas ini penting untuk memastikan kesiapan teknis dan non-teknis menjelang Pemilu 2024,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh penting seperti Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Zul Kifli Densi dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Sulut.
Dengan langkah-langkah tegas ini, diharapkan Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan berintegritas, membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih matang.***
