KOTAMOBAGU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, menggelar paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II penetapan rancangan peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P – APBD) tahun anggaran 2020, Rabu (30/9) malam.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Kotamobagu Meiddy Makalalag didampingi Wakil Ketua I Syarifuddin J. Mokodongan dan Wakil Ketua II Herdy Korompot serta di hadiri Walikota Kotamobagu Tatong Bara (via vidcon) dan Wakil Walikota Nayodo Kurniawan.
Adapun penetapan atas persetujuan enam fraksi yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PDI Perjuangan.
Walikota Tatong Bara, melalui virtual mengatakan semua perubahan – perubahan pada besaran anggaran yang dialokasikan pada perubahan APBD Kotamobagu 2020 karena realokasi dan recofusing berbagai kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Dalam penyusunan perubahan APBD telah memperhatikan prinsip – prinsip dan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnnya dalam pengelolaan keuangan daerah yakni harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transferan dan bertanggung jawab serta berdasarkan asaz keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
Walikota katakan perubahan APBD 2020 tetap berorientasi kepada kepentingan publik dengan harapan bersama dapat berimplikasi pada ekonomi serta pertumbuhan ekonomi dan yang paling utama adalah berdampak kepada masyarakat daerah yang sama-sama kita cintai.
“Dalam penyusunan perubahan anggarapan pendapatan belanja daerah kota kotamobagu TA 2020, Pemkot Kotamobagu berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah dan satuan kerja maupun berbagai kegiatan yang akan menjadi target kinerja prioritas pembangunan tahun 2020,” tuturnya.
Dalam sidang terhormat ini turut hadir Sekda Kotamobagu Sande Dodo, para Asisten Setda Kotamobagu, serta Pimpinan SKPD, beberapa unsur Forkopimda, dan beberapa pejabat yang mengikuti rapat paripurna melalui zoom meeting. (*)
