ZONA BOLSEL— Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Deddy Abdul Hamid, menghadiri Sarasehan Nasional yang digagas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Kegiatan ini berlangsung di Ruangan C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (19/11/2025).
Acara ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Wakil Gubernur Dr. Victor J. Mailangkay, SH, jajaran MPR RI, unsur Forkopimda, dan para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Bahas Obligasi Daerah sebagai Instrumen Pembiayaan Publik
Sarasehan ini digelar untuk membahas obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan dan instrumen investasi publik. Obligasi daerah dianggap sebagai peluang strategis untuk mendukung visi Presiden dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Melalui instrumen ini, pemerintah daerah, investor, dan masyarakat dapat berkolaborasi secara langsung dalam membiayai pembangunan daerah. Sulawesi Utara dipilih sebagai provinsi pertama penyelenggaraan sarasehan dari total tujuh provinsi yang akan menjadi lokasi kegiatan.
Selain diskusi kebijakan, acara ini juga dirangkaikan dengan pameran UMKM yang menampilkan produk unggulan daerah.
Gubernur: Sulut Masukkan Lima Fokus dalam Pembahasan Obligasi Nasional
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa Sulawesi Utara telah memasukkan lima fokus utama dalam konsep obligasi nasional, yakni:
1. Mencegah dan memberantas KKN serta narkoba
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Membangun perekonomian daerah
4. Mendorong daya saing regional dan internasional
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan
Dari kelima fokus tersebut, pembangunan perekonomian daerah menjadi prioritas utama. Menurut gubernur, penguatan ekonomi daerah harus berdampak langsung kepada masyarakat melalui pemberdayaan koperasi, UMKM, usaha mikro, dan pengembangan sarana pertanian.
Tantangan dan Harapan dalam Penerbitan Obligasi Daerah
Gubernur juga menyoroti beberapa tantangan utama dalam penerbitan obligasi daerah, termasuk rendahnya literasi terkait obligasi sukuk daerah di kalangan pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya pembentukan Debt Management Unit (DMU) sebagai unit khusus yang bertugas mengelola obligasi daerah. Unit ini harus diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan utang dan instrumen keuangan.
Gubernur berharap pemerintah pusat dapat memberikan pendampingan penuh bagi pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi, termasuk dalam penyusunan regulasi, pembentukan DMU, serta pemberian insentif bagi daerah yang mengambil langkah strategis ini.
Apresiasi untuk Kolaborasi Semua Pihak
Di akhir sambutan, Gubernur Yulius Selvanus memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam terselenggaranya Sarasehan Nasional Obligasi Daerah, serta kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut.***
