ZONATOTABUAN.CO – Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto meminta sangadi (kepala desa, red) untuk tidak memposisikan keluarga dekat (Nepotisme) dalam jabatan-jabatan strategis di dalam Pemerintahan Desa. Hal ini diungkapkan bupati saat memberi sambutan pada kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dengan masyarakat di Kecamatan Motongkad, beberapa waktu lalu.
Jika seperti itu maka bisa dikatakan potensi kecurangan sangat besar terjadi di desa, ketika kepala desa (kades) terpilih leluasa mengangkat kerabat atau orang dekatnya (Nepotisme).
“Sangat tidak baik ketika dalam pemerintahan desa terdapat keluarga dekatnya sangadi. Misalnya, suaminya sangadi kemudian sekdes atau bendahara bahkan perangkat adalah anak, istri atau paman dan tante, serta saudara dekatnya. Selama pemerintahan saya dan Pak Oskar, saya tidak ingin ada yang begitu,” ujar Bupati .
Bupati mengungkapkan, sistem pemerintahan akan berjalan baik bila tidak ada praktek nepotisme di dalamnya.
“Saya sudah mencontohkan. Ketika terpilih jadi bupati, Mama Icat (Seska Ervina Budiman) mundur sebagai Anggota DPRD Boltim. Sekarang pengunduran dirinya sedang berproses. Tidak baik suami istri dan anak berada dalam pemerintahan, apalagi kakak beradik,” ungkap Bupati.
Ia berharap ketika ada seperti itu, sebaiknya para Sangadi segera merubah posisi itu.
“Segera evaluasi dan coret semua itu,” tegasnya.
Bupati sampaikan masa pemerintahan mereka berdua (Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo) tidak ingin ada dinasti baik dalam Pemerintahan Desa.
“Ini agar terciptanya pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, dan bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,” jelasnya.
Karena menurutnya, ketika terjadi nepotisme dalam pemerintahan nanti segala urusan akan dibicarakan dalam kamar.
“Pasti ada kepentingan didalam. Namun berharap, tidak ada seperti itu dalam pemerintahan desa,” pungkasnya.
Disisi lain, bupati menekankan kepada sangadi dan perangkat desa untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Pelayanan masyarakat harus maksimal, dan tidak boleh membeda-bedakan. Semua masyarakat harus diperlakukan sama. Tidak boleh hanya memprioritaskan orang-orang tertentu. Misalnya, bantuan hanya diberikan kepada orang yang memilih Sachrul-Oskar di Pilkada. Harus disamaratakan. Bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima,” tambahnya. (Murianto)
