ZONATOTABUAN – Penjabat (Pj) Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Limi Mokodompit menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Pada pelaksanaan Musrenbangnas Tahun 2024, Pj Bupati Limi Mokodompit didampingi langsung sejumlah pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Musrenbangnas Tahun 2024 dalam rangka penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang mengusung tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.
Dalam sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini secara global, dunia menghadapi situasi yang tidak mudah, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3.2 persen sebagai dampak runtutan dari Covid-19 yang masih terasa, bahkan beberapa negara masih mengalami resesi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengimbau para kepala daerah agar betul berhati-hati dalam mengelola anggaran. Dirinya berharap agar rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan, serta rencana kerja pemerintah harus sinkron dan sejalan.
Presiden Jokowi memberi contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, dan irigasi primer, tapi irigasi sekunder dan tersier tidak dikerjakan, air tidak akan mengalir ke sawah-sawah. Ini yang namanya tidak sinkron dan seirama, semua harus in-line dari kementerian hingga daerah.
Kemudian, Presiden Jokowi menyatakan Bappeda dan Sekda tiap daerah harus siap menyinkronisasikan rencana pembangunan dari pusat maupun kementerian dengan daerah. Serta dapat menangkap peluang ‘return of economy’. Presiden Jokowi pun mengimbau agar daerah dapat produktif dan tidak hanya mengandalkan inpres.
Lanjut, Presiden Jokowi sinkronisasi penyusunan RKP 2025, harus berdasarkan program yang inline antara pemerintah pusat dan daerah, program harus berorientasi hasil, jangan anggaran terlalu banyak untuk kegiatan yang tidak perioritas, dan yang ketiga program harus tepat sasaran dan strategis.
Presiden Jokowi mengatakan jalan tol sudah dibangun, Bappeda mestinya melihat disambungkan ke mana, misalnya ke wilayah pariwisata, perkebunan dan pertanian yang produktif, sambungkan ke sentra-sentra kerajinan. Itu harusnya yang mengerjakan daerah ketika yang utamanya sudah dibangun. Itu yang harus mulai dikalkulasi, mulai dihitung, dan kemudian diputuskan di daerah.
Tak hanya itu, waduk misalnya, bukan hanya untuk pertanian saja, tetapi juga untuk air baku. Tapi yang terjadi pipa utamanya selesai, sambungan ke rumah tangganya yang belum. Jangan semuanya itu Pemerintah Pusat, harus dipikirkan bersama-sama agar apa yang kita telah bangun itu betul-betul bisa produktif karena rakyat membutuhkan.
Oleh sebab itu, sinkronisasi penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip yang pertama, sekali lagi programnya harus in-line, harus seirama, jangan sampai pusat ke kanan, daerah ke kiri.
Semuanya harus in-line, semuanya harus seirama. Misalnya, pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah jangan mengonversi sawah menjadi properti, tidak sinkron namanya.
Selain itu, program harus berorientasi hasil, harus ada return ekonominya. Oleh sebab itu, harus fokus. Jangan sampai anggaran dibagi-bagi kepada semuanya dinas, kemudian tidak ada yang skala prioritas.
Kemudian program harus tepat sasaran dan strategis. Artinya APBD, APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan karena tepat sasaran. Untuk itu, Presiden Jokowi berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten dan kota agar semuanya in line, semuanya seirama, dan semuanya tepat sasaran, dan nanti hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat. ***
