ZONA BOLSEL — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali mencetak prestasi membanggakan. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Bolsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid di Kantor BPK Sulut, Senin (26/5). Turut hadir dalam kesempatan itu Sekda Bolsel Arvan Ohy, Kepala BPKPAD Lasya Mamonyo, Inspektur Ridel Paputungan, dan Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii.
Dalam keterangannya, BPK menilai LKPD Pemkab Bolsel disusun secara akuntabel, wajar, dan sesuai prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku, sehingga layak mendapat opini tertinggi tersebut.
Bupati: WTP Bukan Akhir, Tapi Awal Penguatan Tata Kelola
Bupati Iskandar Kamaru menyambut baik capaian ini. Namun, ia menegaskan bahwa WTP bukan tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk terus memperkuat sistem keuangan daerah.
“Kami terus berkomitmen menyusun LKPD yang lebih akuntabel, terukur, dan terarah. Rekomendasi dari BPK menjadi bahan evaluasi penting,” ujar Iskandar dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).
Iskandar menjelaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti melalui rencana aksi bersama perangkat daerah, penguatan peran Inspektorat, dan pengawalan implementasi di lapangan.
“Kami percaya sinergi antara BPK, pemerintah daerah, dan Inspektorat adalah kunci mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan,” tegasnya.
DPRD: Prestasi Ini Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat
Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, turut menyampaikan apresiasi atas capaian yang dinilainya sebagai bentuk kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab.
“Ini bukan hanya prestasi administrasi, tapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat,” ucap Arifin.
Menurutnya, opini WTP harus menjadi landasan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“WTP bukanlah tujuan akhir. Ini fondasi untuk membangun pemerintahan yang efisien dan berpihak pada rakyat,” kata Arifin.
DPRD Bolsel mendorong Pemkab agar memperkuat capaian ini melalui sejumlah langkah strategis, seperti:
Fokus pada belanja yang berdampak langsung ke masyarakat;
Transparansi anggaran dengan sistem digital;
Peningkatan kualitas SDM;
Penguatan pengawasan internal.
“Kami mengajak semua elemen untuk menjaga capaian ini bukan sekadar simbol, tapi menjadi pijakan menuju pemerintahan yang berintegritas,” tutup politisi PDIP itu.***
