ZONA BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah instansi terkait pada Senin 17 Maret 2025.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ridwan Olii dan Jelfi Jauhari, serta dihadiri Ketua Komisi III Fadli Tuliabu, Ketua Komisi I Sukri Adam, serta anggota DPRD lainnya, Marsel Aliu dan Halilintar Kadullah.
Dalam rapat tersebut, DPRD membahas beberapa persoalan krusial yang menjadi perhatian publik, salah satunya adalah nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Komisi III DPRD Bolsel, Fadli Tuliabu, mengungkapkan bahwa banyak peserta seleksi tahap dua PPPK yang menyampaikan keberatan terkait proses rekrutmen. Selain itu, DPRD juga menindaklanjuti aduan terkait keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengenai penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK pada tahun 2025.
“Kami ingin memastikan ada kejelasan terkait proses seleksi dan pengangkatan PPPK. Oleh karena itu, kami mengundang pihak terkait untuk memberikan penjelasan,” ujar Fadli.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Bolsel, Sukri Adam, menambahkan bahwa pihaknya juga menerima aduan terkait teknis pembayaran gaji tenaga ahli di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
“Kami ingin semua keluhan ini ditindaklanjuti agar ada solusi yang menguntungkan bagi tenaga kerja dan instansi terkait,” tegas Sukri.
Dalam rapat ini, DPRD turut mengundang berbagai pihak, di antaranya Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Bagian Hukum.***
