ZONA TOTABUAN – Menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 9 Tahun 2022, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) angkat bicara.
Berkaitan surat tersebut dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 10/BMT/58/IV/2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Adapun surat edaran tersebut ditujukan kepada semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Boltim.
Disampaikan hal-hal sebagai berikut;
1. Perayaan Hari Raya sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 atau perayaan hari raya untuk melakukan tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan , bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. Pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai THR atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan dan/atau pegawai negeri dan penyelenggara negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Terhadap penerimaan Gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke Panti Asuhan, Panti Jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya, selanjutnya UPG melaporkan ke KPK.
6. Tidak diperkenankan menggunakan fasilitas dinas selama perayaan hari raya. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunankan untuk kepentingan kedinasan.
7. Diinstruksikan kepada seluruh Pegawai Negeri untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan oleh Pegawai Negeri dan/atau penyelenggara agar segera melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak yang berwenang.
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada https://gol.kpk.go.id, surat elektronik di alamat pelaporan gratifikasi@kpk.go.id atau alamat Pos KPK serta Unit Pengendalian Gratifikasi di kantor Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.***
