ZONA TOTABUAN – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Hal ini dikatakan Kepala DPMD Hendra Tangel SH, saat memimpin rapat bersama seluruh Sangadi (Kepala desa, red) se Kabupaten Boltim, pada Kamis 3 Januari 2020 kemarin.
“Ini kita lakukan karena bantuan-bantuan yang akan turun dari Kementrian dipastikan melibatkan BUMDes. Semua desa akan kita cek dan jika ada kendala, pastinya akan diberikan solusi untuk pemecahan masalah,” ujar Hendra.
Lanjut Hendra mengatakan, bahwa pihaknya juga akan segera melakukan penataan seluruh BUMDes, sebagai sektor yang berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Mulai tahun ini kita akan tata dan kelola kembali seluruh BUMDes yang ada. Tujuannya tidak lain yakni meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di desa,” ujarnya.
Ditambahkannya, sampai dengan saat ini baru 3 desa yang BUMDes nya memenuhi persyaratan dan telah mengantongi sertifikat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Dari 80 desa yang mendaftarkan BUMDes di Kementerian, baru 3 desa yang telah mengantongi sertifikat atau legalitas. Masing-masing BUMDes Bohusami Desa Paret, Inaton Jaya Desa Nuangan Selatan dan Tompiaan Desa Buyat Dua. Sementara 1 desa lainnya belum sama sekali mendaftarkan BUMDes nya ke Kemenkumham,” tandasnya.***
