ZONATOTABUAN.CO – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo menghadiri rapat koordinasi (rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (PIKP) tingkat Provinsi Sulut, Selasa (30/3/2021).
Agenda yang dilaksanakan di Aula Mapalus Kantor Gubernur, dihadiri Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven O E Kandouw, Deputi BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemendagri Bachtiar Sinaga, Sekprov Edwin Silangen dan diikuti langsung oleh seluruh kepala daerah se-Sulut.
Gubernur Sulut dalam sambutan mengatakan, roda pembangunan di Sulut saat ini didorong oleh sektor pariwisata dan pertanian sebagai penggerak utama. “Terkait dengan pembangunan di daerah Sulut kita ketahui bahwa sektor pariwisata yang menjadi prime mover terhadap sektor-sektor strategis lainnya begitu juga dengan sektor pertanian,” kata Olly.
Kata Olly, hal tersebut harus jadi tanggungjawab bersama dalam menggerakan ekonomi Sulut, yang sesuai dengan komitmen bersama dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik di Provinsi Sulut sesuai arahan dan komitmen bisa berjalan dengan baik,” ujar Gubernur.
Olly juga mengatakan, kegiatan tersebut juga merupakan peluang bagi para kepala daerah untuk menerima masukan dari narasumber terpercaya terkait pengawasan intern keuangan dan pembangunan daerah.
“Jadi kebanggaan kita disini karena yang hadir di sini para pengambil keputusan dan tentunya para stakeholder dalam pengawasan baik internal maupun eksternal,” kata Olly.
Di akhir kegiatan Gubernur Olly dan Wagub Kandouw menyaksikan penandatanganan komitmen bersama oleh KPK, BPKP, Kemendagri dan para kepala daerah se-Sulut.
Sementara, Bupati Sachrul berpendapat bahwa kegiatan ini sangat baik untuk perkembangan sektor wisata kedepan. Apalagi Boltim merupakan salah satu Daerah di Sulut yang kaya dengan potensi pariwisata.
“Tentunya dengan dengan kesamaan Langkah pengawasan APIP terhadap akuntabilitas bisnis pemulihan sektor pariwisata,” imbuh Bupati.
Tidak hanya itu, dalam sesi Dialog, Bupati juga sempat menanyakan kepada pihak BPK terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dianggap terlalu ketat.
Terinformasi, yang hadir pada kegiatan ini antara lain, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Gubernur Sulut, Wakil Gubernur Sulut, Deputi BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Inspektur I Inspektorat, Jendral Kemendagri Bachtiar Sinaga, Sekdaprov Sulut serta seluruh Kepala dan Wakil Kepala Daerah se Sulut.
Adapun tujuan dari kegiatan ini yakni meningkatkan kesadaran pemimpin daerah terhadap pentingnya sektor pariwisata dalam mencapai tujuan masyarakat Sulut maju dan sejahtera. (*)
