ZONATOTABUAN – DPRD Kotamobagu menyoroti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Hal ini sebagaimana disampaikan Refly Setiawan Mamonto, bahwa pihak terkait jangan asal-asalan melakukan verifikasi data peserta yang ikut seleksi.
“Kroscek and ricek, sampai final cek, satu persatu data peserta. Hal ini, biar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Yang bisa merugikan semua pihak,” ungkapnya
Lanjutnya, misalnya ada guru yang tidak menjalankan tugasnya kemudian diloloskan sebagai peserta seleksi.
“Nah, barang seperti ini yang jangan sampai terjadi. Kasian guru-guru yang benar-benar menjalankan tugasnya, kemudian tidak diutamakan sebagai peserta seleksi PPPK,” tuturnya.
Ia juga mengatakan bahwa memang ada yang namanya sistem data pokok pendidikan (Dapodik). Namun, itu belum cukup menjadi bukti bahwa guru bersangkutan benar-benar melakukan tugas-tugasnya.
“Kan lebih baik kita turun langsung, dibandingkan hanya melihat laporan dari bawah. Biar kita mendapatkan data yang akurat mengenai semua peserta yang ikut seleksi,” pungkasnya.
Untuk itu, Eping -begitu Refly Setiawan Mamonto disapa- harus benar-benar lakukan pengecekan semua data. Biar hasil dari seleksi bisa benar-benar yang diharapkan bersama.
“Ini semua tentunya demi tujuan baik kita bersama dalam proses seleksi PPPK,” tambahnya. ***
