ZONATOTABUAN – Ketua Pansus LKPJ DPRD Kotamobagu, Herdy Korompot, memastikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025 dilakukan secara profesional, efektif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Dia menegaskan bahwa Pansus memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga evaluasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas, tetapi harus menjadi alat ukur kinerja pemerintah.
“Evaluasi harus berbasis data. Kalau tidak, kita hanya bicara persepsi, bukan fakta. Maka, kami akan mencermati seluruh laporan yang disampaikan, termasuk turun langsung ke lapangan ketika diperlukan. Tujuannya agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Herdy menjelaskan, Pansus akan mengedepankan prinsip objektivitas dan akuntabilitas dalam menilai kinerja pemerintah. Penilaian dilakukan berdasarkan capaian program, target RPJMD, serta dampaknya bagi masyarakat.
Sehingga pihaknya juga akan akan membuka ruang komunikasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna mendapatkan data yang akurat dan komprehensif.
Dia menambahkan, aspek akuntabilitas menjadi fokus utama dalam pembahasan LKPJ. Setiap program dan penggunaan anggaran harus terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Setiap rupiah yang digunakan harus jelas manfaatnya dan bisa dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Artinya, penilaian tidak akan berbasis opini, tetapi pada capaian kinerja yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Herdy menyebut Pansus tidak hanya bersikap kritis, tetapi juga memberikan masukan konstruktif. Tujuannya agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.
“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah,” katanya.
Dia juga menegaskan pentingnya menjaga independensi dalam proses pembahasan. Setiap anggota Pansus diminta menghindari konflik kepentingan agar fungsi pengawasan tetap berjalan optimal.
“Independensi harus dijaga agar pengawasan tetap objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu,” pungkasnya.
Hadir dalam pansus pembahasan awal yakni Ketua Pansus LKPJ Herdy Korompot, Sekretaris Pansus Steward Adityo Pantas, serta Anggota Pansus dan pihak terkait lainnya. ***
