KOTAMOBAGU — Persoalan kumuh masih menjadi pekerjaan penting Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Dari data yang dihimpun luas kawasan kumuh kurang lebih 102 hektar tersebar di 12 kelurahan dan desa, yang sedang diupayakan peningkatan kualitasnya melalui anggaran Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kotamobagu, Chelsea Paputungan ST mengatakan, usulan proposal anggaran sudah dilakukan sejak tahun 2020 lalu. “Kita tinggal menunggu respon pusat. Ibu Wali Kota masih berada di Jakarta untuk mengupayakan hal ini,” ujar Kadis.
Adapun anggarannya nanti bisa dimanfaatkan untuk pembangunan drainase, jalan pemukiman, air bersih skala lingkungan, tempat pembuangan sampah, atau penataan lainnya. “Insya Allah hasilnya baik agar bantuan dana untuk penanganan kawasan kumuh bisa terealisasi,” tuturnya.
Tak hanya itu, Kadis katakan, pihaknga telah mengalokasikan kurang lebih Rp 100 juta untuk operasional, monev (monitoring dan evaluasi), serta ATK. “Anggaran ini sebagai persiapan ketika proposal pengajuan penanganan kawasan kumuh bisa disetujui oleh Kementerian PUPR,” tuturnya.
Wilayah yang diusulkan untuk penanganan kumuh yakni Kelurahan Gogagoman, Pobundayan, Kobo Besar, Kotobangon, Matali, Mogolaing, Sinindian, Tumobui, dan Motoboi Besar, serta Desa Moyag Todulan, Pontodon Timir, dan Poyowa Besar Satu. (mg1)
