Bahas Peran APIP, Fokus Pengembangan Pariwisata
ZONATOTABUAN.CO – Walikota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakordawasin) Tingkat Sulawesi Utara di ruang Mapalus Kantor Gubernur, pada Selasa (30/3/2021).
Rakor yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara mengangkat tema “Pariwisata Sulawesi Utara Bangkit, Menuju Masyarakat Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera”.
“Terkait dengan pembangunan di daerah Sulut kita ketahui bahwa sektor pariwisata yang menjadi prime mover terhadap sektor-sektor strategis lainnya, begitu juga dengan sektor pertanian. Ini tentu berkonsekuensi anggaran yang tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey.
“KPK meminta kepada para kepala daerah di Sulawesi Utara agar memanfaatkan keberadaan APIP baik itu Itjen Kemendagri, BPKP dan Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” kata Olly yang juga mantan Ketua Komisi XI DPR RI (2004-2014).
OD (Olly Dondokambey) yang juga mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI (2009-2014) kembali menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan peluang bagi para kepala daerah untuk menerima masukan dari narasumber terpercaya terkait pengawasan intern keuangan dan pembangunan daerah.
“Jadi kebanggaan kita disini karena yang hadir di sini para pengambil keputusan dan tentunya para stakeholder dalam pengawasan baik internal maupun eksternal,” kata Olly.
Sementara itu, Walikota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara mengatakan, pelaksanaan rakor sangat strategis karena terkait pengawasan penggunaan anggaran pembangunan di lingkup pemerintah daerah.
“Materi yang dibahas adalah peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka mendorong pembangunan di Sulawesi Utara, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata. Kotamobagu sendiri sebagai kota jasa dan perdagangan, juga intens dalam pengembangan sektor pariwisata,” ujar TB (Tatong Bara).
Walikota juga katakan, kegiatan seperti ini sangat strategis untuk penyelenggaran negara, khususnya para kepala daerah agar lebih meningkatkan pengawasan anggaran pembangunan di lingkup pemerintah daerah.
“Kegiatan seperti ini sangat baik dalam rangka mengingatkan kita selaku penyelenggara negara untuk senantiasa update terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, agar dalam rangka pelaksanaan anggaran di daerah senantiasa dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku,” tutur Walikota.
Pembicara dalam rakor di antaranya Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, dan Inspektur I Itjen Kemendagri. (Murianto)
